Perempuan Filipina Mengusung Anggaran Pro Gender dan Pembangunan

Posted: February 12, 2006 in Perempuan
Salah satu dampak dari adanya ketidak adilan sistem ekonomi dan politik disebuah negara ialah semakin meluasnya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinal termasuk perempuan didalamnya. Kultur patriarki yang telah begitu mengendap dalam seluruh spektrum kehidupan seolah mematangkan ketidak adilan sistem ekonomi dan politik yang melemahkan posisi perempuan. Di Asia, dengan memanfaatkan ‘nilai ketimuran’ patriarki secara leluasa melampiaskan hasrat menyingkirkan perempuan dengan membangun dikotomi antara ranah publik dan privat. Perempuan semakin termarjinal dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuknya adalah peminggiran peran perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan publik.

Amatlah sulit bagi kelompok termarjinal untuk terlibat dalam proses pengambilan sebuah kebijakan. “Kelompok minoritas amat jarang memiliki sumberdaya yang berprakarsa untuk mempengaruhi keputusan politik secara langsung” [Klein, Ethel, Gender Politics, 1984]

Kondisinya mungkin sudah jauh berbeda sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Berkat perjuangan para feminis yang telah dimulai semenjak puluhan tahun yang lampau, wacana pentingnya representasi perempuan dalam jabatan publik telah tersebar secara meluas dikalangan masyarakat. Telah muncul kesadaran bahwa semakin banyak kelompok termarjinal terepresentasikan dalam berbagai jabatan politik maka semakin besar pula kesempatan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingannya.
Beberapa Landasan Legal
Pemerintah Philippina secara resmi menandatangani konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada tahun 1980 dan kemudian meratifikasinya pada 5 Agustus 1981. Ratifikasi ternyata tidak berarti apa-apa bagi kemajuan perempuan karena semenjak tahun 1972 Presiden Marcos menerapkan darurat militer dan menutup ruang demokrasi bagi tumbuhnya institusi-institusi yang mendorong demokrasi. Meskipun demikian harus diakui bahwa adanya ratifikasi ini semakin menguatkan semangat perempuan dalam melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Marcos. Secara klandestin gerakan perempuan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya terus melakukan pengorganisiran ditingkat grass roots
1986, sang diktator yang amat korup ini berhasil ditumbangkan oleh kekuatan rakyat. Ruang demokrasi sedikit terbuka. NCRFW (National Commision on The Role of Filipino Women) segera terbentuk pada tahun yang sama. Keadilan fundamental antara lelaki dan perempuan dibawah hukum secara tegas dicantumkan dalam konstitusi tahun 1987. Tahapan berarti yang juga patut dicatat adalah pengesahan Republic Act 7160 mengenai LGC (Local Government Code) pada tahun 1991 terutama hal mengenai LSR (Local Sectoral Representatives) yang menjamin tersedianya satu kursi untuk perempuan (dan dua dari sektor marjinal lainnya) didewan legislatif tingkatan lokal dan RA 7192 mengenai Perempuan dalam Pembanguan Nasional yang juga disebut-sebut sebagai sebuah ‘a landmark law for women’ yang menekankan pada:
– Perempuan dapat melakukan pinjaman, mendapatkan paspor, tanpa (surat) izin dari suami
– Tidak ada lagi klub khusus laki-laki
– Jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga
– Penetapan sejumlah 5-30 persen ODA (Overseas Development Philippine responses and Initiatives)
(sumber: booklet Gender and Development in the Context of Indigenous Peoples, NCIP 2005)
Karena isu untuk melepaskan perempuan dari ketidakadilan gender semakin menguat, maka pada tahun 1995 berdasarkan General Appropriation Act pasal 27, pemerintah mengganggarkan sedikitnya 5 persen dari total pemasukan setiap depertemen-departemen di pemerintahan dan disetiap daerah untuk keperluan yang digunakan berkaitan dengan gender dan pembangunan. Implementasinya dilaksanakan pada tahun 1996. Ketentuan ini kemudian dikenal sebagai GAD (gender and development) budget. Pemerintah ditingkat propinsi dan kota tentu saja berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan ini, bahkan hingga level desa. Jumlah keseluruhan pendapatan di tiap desa wajib dialokasikan sebesar 5 persen untuk kepentingan pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, karena ketiadaan standar aktifitas yang harus dilakukan pemerintahan daerah dalam memberdayakan perempuan maka penggunaannya pun berbeda-beda. Bagi daerah yang gerakan perempuannya berkembang progresif maka anggaran ini biasanya digunakan untuk melakukan pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan kepada perempuan serta hal-hal lain yang amat membantu dalam upaya memberdayakan perempuan. Namun bagi daerah yang masih dikuasai oleh politisi tradisional dan tidak ada gerakan perempuan yang cukup signifikan maka anggaran tersebut biasanya dihabiskan untuk melakukan aktifitas yang tidak terlalu berarti bagi pemberdayaan perempuan.
Representasi Perempuan
Sama dengan Indonesia, Filipina pun berbentuk republik dengan menganut sistem presidensial. Posisi eksekutif dipimpin oleh Presiden, sementara untuk legislatif, karena menganut sistem dua kamar (bikameral) maka dilevel nasional terdapat senator di majelis tinggi dan congressperson di majelis rendah.
Selain adanya perubahan yang cukup mendasar mengenai diakuinya hak-hak fundamental antara lelaki dan perempuan maka konstitusi 1987 juga membawa perubahan bagi dinamika pembagian kekuasaan di tingkat lokal. Konstitusi ini banyak memuat pasal dan ayat yang berhubungan dengan desentralisasi dan otonomi lokal. Pengaturan lebih lengkap mengenai tata cara implementasi termuat dengan jelas dalam RA 7160 mengenai Local Government Code. Bila sebelumnya, orang-orang yang menduduki seluruh jabatan publik ditunjuk oleh Marcos, maka dengan adanya desentralisasi dan otonomi lokal maka mulai dari level barangay (kelurahan) hingga nasional, rakyatlah yang memilih secara langsung. Begitu juga dengan orang-orang dalam dewan desa (Barangay Kagawad). Hal ini tentu saja menimbulkan banyak perubahan dalam konstelasi kekuasaan ditingkat lokal. Karena struktur pemerintahan ditingkat lokal mendapatkan keleluasaan untuk melaksanakan pembangunannya secara mandiri maka posisi-posisi jabatan publik ditingkat lokal menjadi amat strategis. Hak rakyat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diwilayahnya dilindungi undang-undang.
Bagi perempuan perubahan-perubahan ini tentu saja menguntungkan. Kemampuan mengidentifikasi persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada diwilayahnya membuat perempuan menjadi lebih percaya diri untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan ditingkat lokal. Begitu pula dengan aktivitas perempuan yang biasanya selalu terlibat dalam kegiatan komunitas maka semakin mudahlah bagi perempuan untuk mendapatkan posisi pengambil keputusan ditingkat lokal. Secara program, perempuan yang menjadi kandidat selalu lebih unggul karena perempuan lebih paham dengan isu-isu yang ada disekitarnya yang biasanya luput dari kandidat lelaki. Isu pendidikan, kesehatan ibu dan anak serta isu peningkatan usaha ekonomi kecil senantiasa menjadi materi kampanye. Isu-isu yang memang amat relevan dan sangat bersentuhan dengan kondisi lokal.
Kesulitan yang muncul tentu saja dalam hal dukungan dana untuk berkampanye, kuatnya tradisi politik uang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan ketika berhadapan dengan kandidat lain yang melakukan pembelian suara. Namun hal ini berdampak pada tumbuhnya semangat beberapa organisasi perempuan untuk semakin memperkuat organisasi ditingkat lokal dan memberikan dukungan kepada para kandidat perempuan. Secara perlahan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah ornop di Filipina, Institute of Politics and Governance, kini semakin banyak perempuan yang berminat menjadi pimpinan ditingkat lokal, hal ini tentu saja tidak lepas dari adanya anggaran khusus yang disediakan bagi perempuan dan juga kerja keras kelompok perempuan dalam mengadvokasikan anggaran. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin banyak pula responden yang akan lebih memilih perempuan untuk posisi-posisi ditingkat lokal.
Berdasarkan pengamatan, karena perbedaan strategi dan titik tekan pembangunan, maka di beberapa wilayah dimana lurah atau walikotanya adalah perempuan. Menjadi sangat mudah untuk memaksimalkan penggunaan GAD budget. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan gizi balita, pendidikan serta pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu menjadi konsentrasi pembangunan. Perhatian bukan hanya diberikan kepada pembangunan yang bersifat infrastruktur, namun juga suprastruktur. Tentu saja segala contoh-contoh keberhasilan ini semakin membinasakan argumen yang sangat patriarkal yang sering ditujukan terhadap kepemimpinan perempuan. Semoga saja gambaran ini bisa dilihat dan dicermati oleh para pimpinan partai politik di Indonesia bahwa perempuan yang aktif bekerja melakukan pengorganisiran ditingkat grassroots dan bersentuhan dengan kelompok masyarakat termarjinal lainnya adalah aset berharga yang mesti didukung untuk menjadi kandidat dalam perebutan posisi-posisi strategis dalam pilkada nanti kedepan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s